PEMBERDAYAAN KEBANGSAAN DAN REALITA EKONOMI MIKRO NU

PEMBERDAYAAN KEBANGSAAN DAN REALITA EKONOMI MIKRO NU

Admin
Jumat, 30 Oktober 2015

   Bangsa Indonesia sedang menghadapi permasalahan krusial, seperti tingginya angka kemiskinan, korupsi yang merajalela, mafia hukum yang merebak dalam berbagai sisi kehidupan, dan konflik antar keyakinan agama. Permasalahan tersebut mau tak mau telah membuat proses keadaban bangsa kita menjadi lapuk dan terkikis sedikit demi sedikit. Kesadaran bangsa menjadi berkurang dimana kepentingan individu maupun golongan lebih diutamakan. Elemen bangsa kesulitan membangun kesadarannya berdasarkan moralitas, bukan kepentingan yang lain. peradaban bangsa ini sedang dipertaruhkan karena peradaban yang seyogyanya diagungkan dan dijaga eksistensinya kini terkikis dari ranah publik. Maka dari itu, kekuatan masyarakat memiliki peran yang besar untuk mengembalikan fitrah peradaban Indonesia, sehingga dapat mencegah degradasi keadaban yang lebih parah.
            Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Kiprah NU tidak lepas dari tanggung jawab untuk memberikan kontribusinya secara nyata dalam membangun cita-cita peradaban bangsa yang luhur. NU bertanggungjawab tidak hanya memberikan kontribusinya yang dialamatkan kepada jamaah NU, tetapi organisasi ini mendorong tampuk perjuangan yang lebih besar, yaitu merangkul seluruh elemen bangsa yang ada di Indonesia untuk bersatu padu membangun sebuah peradaban yang digadang-gadang dari dulu. NU meyakini bahwa keruntuhan bangsa dimulai ketika keadaban bangsa dibelenggu oleh kepentingan pribadi maupun institusi. Moralitas berperan penting dalam membangun peradaban dan mengembalikan pemberdayaan masyarakat pada kodratnya.
            NU, yang sejak semula berlandaskan pada wawasan yang mendorong pembentukan ide kebangsaan, memberikan kontribusinya dalam ranah keagamaan yang berpegang pada tawassuth (moderat), tasamuh (toleransi), tawazun (keseimbangan) , dan i’tidal ( keadilan).  Prinsip dasar tersebut seiring sejalan menjadi tonggak perjuangan dari NU untuk mengedepankan kehidupan suasana toleran dan moderat, jauh dari kekerasan yang akhir-akhir ini menjadi marak diperbincangkan. Sikap dasar NU tersebut mendorong generasi bangsa yang mengedepankan hidup toleran, dan merespons secara bijak mengenai isu-isu keagamaan di tanah air.
            NU pun meletakkan fondasi besar yang semestinya, ketika mempelopori penerimaan Pancasila sebagai asas bernegara dan bermasyarakat terhadap umat Islam. Pancasila sebagai konsepsi dasar bagi NU, merupakan titik-balik dalam memberikan kontribusi yang sesuai terhadap cita-cita luhur bangsa Indonesia. NU pun akan terus melontarkan ide-ide kebangsaannya, sesuai dan sejalan dengan cita-cita peradaban bangsa Indonesia, sejak NU digagas oleh K.H Hasyim Asy’ari dan K.H. Wahab Hasbullah.  Pencarian peradaban bangsa yang luhur terus menajdi cita-cita ideal dalam mengyongsong perubahan pada masyarakat, baik dalam skala nasional maupun Internasional.
            Secara konseptual, NU sebagai bagian dari kekuatan masyarakat merambah jalan keadaban dan pemberdayaan untuk meraih cita-cita Indonesia. Dengan jalan yang berliku, tidak mudah untuk membangun kekuatan masyarakat sehingga bersatu padu menapaki kesejahteraan yang digadang-gadang bersama oleh bangsa Indonesia. NU, dengan perspektif dan cita-citanya, telah membangun prinsip dasar umat terbaik yang bertumpu pada moralitas, tanggung jawab dan pembangunan keadaban bangsa dengan semangat kebersamaan lintas agama dan keyakinan. Keadaban bangsa Indonesia tidak lepas dari kekuatan masyarakat yang berperan mendorong kesejahteraan hidup yang ditopang kokoh dalam praktik kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Harapan untuk Kemajuan
            Harapan untuk perubahan dan kemajuan NU selalu digadang-gadang sejak dulu. NU, yang diwarnai oleh sejarahnya dan dinamika, tak luput dari ide-ide dari para ulama, akademisi, maupun aktivis NU. Pembangunan dan pemberdayaan menjadi tonggak utama, yang mana jika hal tersebut tidak dilakukan, maka sejumlah eksponen kultural NU dari berbagai penjuru tanah air akan mengkritik habis-habisan seperti pada kasus Hasyim Muzadi yang dianggap memanfaatkan NU dan lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Kepemimpinan tersebut yang dikritik berbagai pihak menunjukkan keseimbangan NU secara kultural maupun secara struktural. NU bukanlah kendaraan politik yang bisa dengan mudah digunakan oleh perseorangan. NU adalah penyeimbang yang memberdayakan imat, dan NU memiliki kesistimewaannya tersendiri sebagai ormas dengan sejarah, budaya dan tradisinya yang secara turun temurun tercermin dalam pengambilan keputusan krusial untuk mencapai kemaslahatan bangsa.
            Reformasi NU, yang dikenal meletakkan NU jauh dari kepentingan politik elite, memformat beebrapa hal penting. Salah satunya adalah pandangan Khittah 1926, yang mana pandangan tersebut meniscayakan adanya wawasan keagamaan yang mampu menerjemahkan visi keulamaan dalam konteks pemberdayaan, pencerdasan dan penyejahteraan masyarakat. Kebangkitan tersebut tidak menunjukkan individu, akan tetapi lebih menitik beratkan pada sistem dan orientasi keulaamaan. Kebangkitan ulama, yang biasa kita kenal sebagai nahdlatul ‘ulama harus sejalan dengan kebangkitan masyarakat yang biasa kita kenal sebagai nahdlatul ummah. Maka dari itu, tgas keulamaan tidak lain tidak bukan adalah mencerahkan dan mensejahterakan umat, melalui pemberdayaan masyarakat.
            Sikap Khittah 1926, yang menjadi topik hangat akhir-akhir ini merupakan kelanjutan dari penerjemahan dari pandangan khittah. Sikap khittah meniscayakan adanya upaya pemberdayaan dan pembebasan warga NU dari kemiskinan dan kelaparan. Para ulama menyetujui bahwa pengembangan ekonomi sejalan dengan pembangunan dan pengembangan tradisi keilmuan. Kebangkitan para ulama akan merespons adanya kebangkita para pedagang yang disebut sebagai Nahdhatut Tujjar. Fungsi dari keulamaan tidak hanya pada sekop yang kecil yaitu keilmuan, tetapi juga merangkul adanya sekop fungsi pemberdayaan ekonomi. Sikap khittah tersebut menandai adanya transformasi sosial dari kalangan masyarakat NU.
            Lebih jauh, sikap khittah dalam konteks sekarang menyimpan sebuah harapan adanya kehidupan ekonomi di tingkat mikro, yaitu ekonomi kerakyatan. NU menitikberatkan pada kehidupan dan penghidupan ekonomi kerakyatan atau ekonomi mikro, pada pemberdayaan petani, nelayan dan buruh. NU menaruh perhatian pada ekonomi kerakyatan, karena NU hakikatnya adalah organisasi kemasyarakatan yang diamanatkan dapat melakukan kerja pemberdayaan, khususnya pada bidang ekonomi.
Realita Pemberdayaan Ekonomi Mikro
            Dalam tradisi keilmuan, NU memiliki posisi sebagai garda terdepan. Wawasan keagamaan di tangan NU adalah wawasan moderat, dan NU dikenal sebagai komunitas muslim yang humanis dan pluralis. Abdurrahman Wahid terkenal sebagai sosok yang dapat mempertahankan dan mengembangkan kemoderatan Islam ala NU. Dalam hal pemberdayaan dan kesejahteraan sosial, NU berada pada shaf paling belakang dengan ormas lain. hal itu dikarenakan sikap khittah yang dicederai oleh politik praktis dan elite NU yang mengutamakan kepentingan diri sendiri.
            Ironis memang, namun itulah kenyataan yang terjadi, menilik pada ideologi yang berkembang sedemikian rupa dari para politik praktis. Pemberdayaan masyarakat yang digadang-gadang sebagai transformasi sosial penyeimbang ekonomi kerakyatan, menjadi pincang dalam hal praktik di masyarakat. NU semestinya menegakkan lagi eksistensi dirinya sebagai organisasi sosial keagamaan yang tidak berpolitik praktis serta mampu merawat masyarakatnya dalam menyongsong keberhasilan yang digadang bersama.(Niken Kinanti S.ST)

Daftar pustaka
Demoralisasi Khittah Nu dan pembaruan. Ahmad Nurhasim dan Nur Khalik Ridwan. 2004/ Pustaka Tokoh Bangsa: Yogyakarta


Nahdlatul Ulama Dinamika Ideologi Dan Politik Kenegaraan. 2010. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.

Ulama Perempuan Indonesia. Jajat Burhanudin. 2002. Gramedia. Jakarta.